Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini menyatakan, 'serangan fajar' yang dibagikan jelang hari pencoblosan Pemilu 2024disebut haram. 

Mengutip NU Online, keputusan soal fatwa haram menerima serangan fajar juga diungkap oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah Waqi'iyyah Bahtsul Masail. Serangan fajar dianggap sama dengan politik uang dan politik yang hukumnya haram.

Serangan fajar sendiri bisa berupa uang, makanan, atau apa pun yang diberikan untuk memengaruhi masyarakat dalam memilih.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Artinya:

"Suap yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang diberikan untuk menolak hak atau untuk mendapatkan sesuatu yang batil. Jika suap diberikan untuk mendapatkan putusan hukum yang benar, maka haram bagi yang menerimanya.

Adapun bagi yang memberi suap, jika dia tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan suap, maka hal itu diperbolehkan. Namun, jika dia bisa mendapatkan haknya tanpa suap, maka suap tidak diperbolehkan. Demikian pula hukum suap untuk jabatan dan kedudukan, haram bagi yang menerimanya secara mutlak. Sedangkan bagi yang memberi suap, hukumnya dibedakan berdasarkan penjelasan di atas. (As-Subki, FatwasSubki fi Furu' ilFiqhisSyafi'i, jilid I, halaman 221).

Kenapa serangan fajar haram?

Menurut Waqi'iyyah, ada tiga alasan kenapa politik uang yang sering dikenal dengan sebutan serangan fajar ini termasuk haram. Berikut alasannya.

1. Praktik suap atau risywah

Ilustrasi. MUI mengeluarkan fatwa haram menyoal serangan fajar yang dibagikan jelang Pemilu 2024. iStock/dareknie)

Suap dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Suap juga dianggap sebagai dosa yang cukup besar dalam Islam. Bukan hanya mereka yang menerima, para pemberi suap juga bisa mendapat dosa.

2. Melanggar hukum

Politik uang atau serangan fajar adalah perkara yang diatur dalam undang-undang. Perkara suap ini termasuk dalam aktivitas melanggar hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.

Aturan itu tertuang dalam Pasal 187A yang isinya menjelaskan bawah melarang dengan tegas pemberian dan penerimaan uang atau imbalan lain untuk memengaruhi suara dalam pemilihan umum. Siapa saja yang melanggar bisa dikenakan sanksi pidana.

3. Merusak demokrasi

Politik uang merusak sistem demokrasi negara. Politik uang juga bisa merusak moral dan aturan yang berlaku di masyarakat.

• ·Bisakah Hubungan Seks Mengubah Siklus Menstruasi?
• ·Mahfud MD Kritik Supratman, Tegaskan Denda Damai Hanya untuk Pidana Ekonomi Bukan Koruptor
• ·Kapan KPU Umumkan Hasil Pilkada 2024? Cek Jadwalnya
• ·Satu Anggota Polsek Menteng Kena Patsus karena Minta THR ke Hotel
• ·9 Manfaat Rutin Minum Air Rebusan Serai, Bisa Redakan Anxiety
• ·Gubernur Khofifah Terapkan TalentDNA Berbasis AI ESQ, Wujudkan Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara
• ·Wajib Lapor Diri! Pendatang Baru di Jakarta Harus Tahu Aturan Ini
• ·Sejumlah 15 Ribu Pendatang Baru Bakal Adu Nasib di Jakarta, Gubernur Pramono Janjikan Ini
• ·Praktisi Hukum Nilai Desakan MAKI ke Jaksa Agung Keliru
• ·Universitas Esa Unggul Gelar Rapat Tinjauan Manajemen 2024
• ·Grab dan OVO Gabung Program Makan Siang Gratis, Tuai Beragam Reaksi
• ·Pramono Anung Sambut Baik Peluncuran Layanan QRIS TAP
• ·5 Tempat Paling Dingin di Dunia, Suhu Nyaris Minus 100 Derajat Celcius
• ·BYD Segera Miliki Pusat Pengembangan Mobil Listrik Khusus Market Eropa
• ·390 Ribu Orang Kunjungi Ancol Selama Libur Lebaran 2025, Pantai Masih Jadi Favorit
• ·Persija Jakarta Geser Jam Latihan Selama Bulan Ramadan