JAKARTA. DISWAY.ID--Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua orang saksi perkara korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya,quickq梯子 pada industri kelapa sawit periode Januari sampai dengan April 2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, menyatakan kedua saksi yang diperiksa adalah MJ selaku PNS / Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Negara, dan KM selaku PNS (Pengawas Perdagangan Ahli Muda).

BACA JUGA:Kejagung Kembalikan Berkas Panji Gumilang ke Bareskrim

"Adapun kedua orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam Januari 2022- April 2022," ujar Sumedana dalam keteranganya Jumat 1 September 2023.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka yaitu, Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup.

BACA JUGA:Kejagung Masih Pertimbangkan Lokasi Persidangan Panji Gumilang dalam Kasus Penistaan Agama

Dalam perkara korupsi tersebut, telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di tingkat kasasi.

Adapun lima orang terdakwa terkait tiga korporasi itu telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 - 8 tahun.

Dalam putusan perkara itu, jelas Sumedana, terdapat satu hal yang sangat penting yaitu Majelis Hakim memandang perbuatan para terpidana adalah merupakan aksi korporasi.

BACA JUGA:Berkas Penistaan Agama Panji Gumilang Diterima Kejagung

Oleh karenanya, Majelis Hakim menyatakan bahwa yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat dimana para terpidana bekerja).

Maka dari itu, korporasi harus bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dalam rangka menegakkan keadilan, Kejaksaan Agung mengambil langkah penegakan hukum dengan melakukan penyidikan korporasi, guna menuntut pertanggungjawaban pidana serta untuk memulihkan keuangan negara.

• 1
• 2
• »

• ·OJK Naikkan Level Pengawasan Asuransi Kesehatan, Begini Aturannya
• ·Diduga Korleting Listrik, Sebuah Yamaha R15 Hangus Terbakar di Kembangan Jakbar
• ·Jadwal Salat dan Imsakiyah Jakarta Hari Ini 23 Maret 2023
• ·RUPTL PLN Belum Tuntas, Begini Kata Pengamat
• ·8 Menu Wajib Bebakaran di Tahun Baru, Bikin Suasana Makin Hangat
• ·Rekomendasi Toko Bangunan Terlengkap di Jakarta dan Bisa Belanja Online
• ·Pasbata: Jangan Jadikan Hukum sebagai Alat Politik
• ·Usai Didukung PKB, Anies: Mudah
• ·Dear Anies Baswedan: Bioskop Batal Buka, Nasib Pegawainya Gimana?
• ·Ini 6 Manfaat Makan Labu Siam yang Jarang Diketahui
• ·Polda Jabar Buka Hotline Kasus Vina Cirebon, Minta Dukungan Masyarakat
• ·Pasbata: Jangan Jadikan Hukum sebagai Alat Politik
• ·FOTO: Membersihkan Wihara, Tradisi Suci Jelang Tahun Baru Imlek
• ·Soroti Putusan Kontroversial PN Jakpus, Anggota DPR Duga Ada Pihak yang Ingin Gagalkan Pemilu 2024
• ·Jadwal Salat dan Imsakiyah Jakarta Hari Ini 4 April 2023
• ·Anggaran Makan Gratis Rp10 Ribu, Ini Standar Kebutuhan Gizi Kemenkes