Pasbata: Jangan Jadikan Hukum sebagai Alat Politik

Warta Ekonomi,quickq官方软件安卓版 Jakarta -

Sekjen Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Budi Kuntoro meminta media dan publik bersikap cerdas serta objektif dalam menyikapi isu dugaan aliran dana judi online dan keterlibatan sejumlah nama tokoh publik.

Ia menyoroti adanya ketimpangan pemberitaan yang hanya menyasar pihak-pihak tertentu, sementara nama-nama lain yang disebut dalam kasus ini justru tidak tersentuh pemberitaan media arus utama.

"Kenapa yang diserang hanya nama mantan menteri Kominfo (Budi Arie Setiadi), kenapa hanya Pak Budi Arie yang disorot? Kenapa nama seperti Alwin Jabarti Kiemas dan Zulkarnain Abraham Toni yang disebut-sebut juga punya keterkaitan, justru tidak pernah dimunculkan?" ujar Budi Kuntoro dalam keterangan, Senin (19/5/2025).

Ia mempertanyakan keadilan pemberitaan dan meminta agar wartawan menggali lebih dalam fakta-fakta terkait aliran dana yang disebut-sebut berasal dari Alwin Jabarti Kiemas (AJK), salah satu tersangka dalam pusaran kasus tersebut. Penting untuk penelusuran tiga hal utama, meliputi:

1. Di mana perintah itu? — Siapa yang memberi perintah dalam jaringan ini? Adakah bukti yang kuat terkait instruksi atau arahan yang menggerakkan aliran dana tersebut?

2. Uang itu mengalir ke siapa? — Apakah sudah jelas siapa saja yang menerima aliran dana? Siapa pihak-pihak yang diuntungkan dan bagaimana keterkaitannya dengan jaringan judi online ini?

3. Ada tidak transaksinya? — Bukti transaksi adalah kunci. Tanpa bukti transfer atau aliran dana, semua tuduhan hanya akan menjadi opini yang menyesatkan publik.

Pasbata mengingatkan, masyarakat kini semakin cerdas, terutama setelah tayangnya podcast terbaru Budi Arie yang secara terbuka menjelaskan posisi dan klarifikasinya.

Dalam podcast, Budi Arie tidak menghindar, justru menjelaskan secara blak-blakan, dengan data, konteks, dan narasi yang runtut. 

Ia menantang secara terbuka siapa pun yang memiliki bukti untuk mengungkapnya ke ranah hukum, bukan ke media sosial atau opini sepihak. Bahkan, ia menyatakan siap diperiksa dan diuji secara hukum. Ini sikap pemimpin sejati.

"Dalam podcast itu sudah blak-blakkan. Jadi, kalau benar ingin menegakkan keadilan dan kebenaran, jangan hanya memframing satu orang berdasarkan keterangan dari seseorang yang jelas membela dirinya sendiri," ujarnya.

Pihaknya menekankan, jika memang ada nama seperti Alwin Jabarti Kiemas dan Zulkarnain Abraham Toni yang memiliki kaitan, maka seharusnya data dan keterlibatan mereka juga dibuka ke publik, bukan disembunyikan.

Pasbata menduga praktik penggiringan opini dilakukan salah satu partai politik yang memiliki kepentingan untuk menyudutkan menteri tertentu, demi agenda politik sempit.

Padahal, informasi awal menyebutkan bahwa mereka pun memiliki jalur koneksi yang tidak kalah kuat dalam dugaan kasus ini. Ada apa ini? Jika ini bukan penggiringan opini, maka apa namanya?

Apakah ini bagian dari skenario politik yang disusun oleh salah satu partai demi menyudutkan seorang menteri yang tak mereka kehendaki?

Ia tidak akan berspekulasi, tetapi melihat pola ini, pihaknya punya alasan kuat untuk mencurigai adanya kepentingan politik sempit yang membajak isu hukum demi agenda elektoral. Jika itu yang terjadi, ini adalah praktik yang mencederai demokrasi.

"Kita ingin penegakan hukum dan pengusutan ini benar-benar tuntas, adil, dan transparan. Jangan ada yang dipilih-pilih, apalagi demi kepentingan politik. Kita semua ingin negara ini bersih dari praktik korup dan judi, tapi jangan sampai agenda bersih-bersih ini ditunggangi untuk menjatuhkan lawan politik,” katanya.

Pasbata mengajak semua pihak, termasuk media, aparat hukum, masyarakat sipil, serta partai politik yang menjunjung tinggi keadilan dan integritas untuk menjaga objektivitas. Mari dorong penegakan hukum yang adil, menyeluruh, tidak tebang pilih, dan berbasis pada bukti, bukan asumsi.

"Kami tidak membela individu tertentu. Kami hanya membela prinsip: bahwa tidak ada seorang pun boleh diframing bersalah hanya karena dia figur publik, atau karena dia berada di luar garis politik tertentu,” tuturnya.

"Jika memang kasus ini harus dibuka, maka buka semuanya. Jangan separuh-separuh. Jangan ada yang diselamatkan dan jangan ada yang dikorbankan. Karena keadilan yang setengah hati adalah ketidakadilan yang sesungguhnya,” pungkasnya.