PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus mengupayakan kelancaran distribusi dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bengkulu, meskipun terganggu oleh pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang berdampak serius terhadap distribusi energi dan logistik.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan, mengatakan pihaknya telah mengerahkan sebanyak 64 mobil tangki BBM untuk menyuplai BBM Bengkulu yang di pasok dari tiga wilayah yakni Teluk Kabung, Sumatera Barat dengan jarak tempuh 26 jam jalur darat. Lubuk Linggau jarak tempuh 12 jam. Ketiga dari Lampung menyuplai Kabupaten Bengkulu Selatan dengan jarak tempuh 18 jam.

“Kami berkomitmen penuh untuk menjaga pasokan energi di wilayah Bengkulu dan terus memaksimalkan distribusi hingga situasi kembali stabil,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat, (30/05/2025).

Baca Juga: Ungkap Kasus Pengoplosan Pertamax di SPBU Kota Serang, Pertamina Patra Niaga Regional JBB Apresiasi Polda Banten

Selain itu, Fuel Terminal Pertamina juga dioperasikan 24 jam penuh untuk mempercepat penyaluran ke masyarakat. Pertamina mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan dan tetap tenang karena proses pemulihan terus berlangsung.

Nikho berharap kondisi di Pelabuhan Pulau Baai segera membaik agar distribusi melalui jalur laut bisa kembali normal. Sebelumnya, pendangkalan di pelabuhan tersebut menyebabkan gangguan besar dalam distribusi BBM dan logistik ke Bengkulu, termasuk ke wilayah Pulau Enggano.

Akibat pendangkalan ini, Pertamina terpaksa mengalihkan jalur distribusi dari laut ke darat yang menimbulkan kerugian hingga Rp 500 juta per hari, menurut Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Donni Swabuana.

Baca Juga: Migas 1 Juta BOEPD hingga PNBP Rp401.8 T, Pertamina Paparkan Pertumbuhan Bisnis di Rapat Dengar Pendapat DPR

Sementara itu, desakan untuk percepatan pengerukan terus disuarakan. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai Pelindo II sebagai pengelola pelabuhan harus bertanggung jawab atas keterlambatan pengerukan karena dampaknya sangat luas, mulai dari distribusi energi hingga ekspor dan biaya logistik masyarakat.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, bahkan menyebut situasi ini sebagai kondisi darurat.“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tutupnya.