Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengaku enggan menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, kehadiran empat menteri sebagai saksi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jum'at (5/4/2024) hari ini, cukup mewakili kesaksian seorang presiden. 

"Kepala pemerintahan kita itu Presiden Jokowi, jadi walaupun yang datang 4 menteri, 4 menteri ini datang untuk mengatasnamakan presiden, pembantu presiden. Jadi ujung-ujungnya tetap presiden," kata Todung kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jum'at (5/4/2024).

Senada dengan usul Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, Todung juga menilai tak elok menghadirkan Jokowi ke dalam ruang persidangan. Menurutnya, kehadiran presiden kurang proporsional. 

"Kalau dikatakan Pak Arief Hidayat itu tidak elok, saya kira sih Pak Arief Hidayat sangat bijaksana dan saya pribadi tidak mau, tidak proporsional. Jadi kita serahkan kepada Majelis Hakim," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Arief Hidayat, menilai kurang elok seandainya menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai saksi dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jum'at (5/4/2024).

Mulanya, Arief mengaku memiliki pemahaman yang komprehensif terkait persidangan sengketa PHPU lantaran menjadi hakim konstitusi selama tiga periode.

Baca Juga: Muhadjir Ungkap Alasan Kenapa Jokowi Bagi-bagi Bansos: Beliau Ingin Memastikan...

Dia menilai, periode Pemilu tahun 2024 lebih hiruk-pikuk dari periode sebelumnya. Apalagi, kata dia, Pemilu tahun ini diwarnai dengan dugaan keterlibatan pemerintah untuk memenangkan pasangan calon tertentu. 

"Ada pelanggaran etik yang dilakukan di MK, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk-pikuk itu. Nah yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara," kata Arief dalam sidang.

Atas dugaan keterlibatan itu, Arief menilai tak elok menghadirkan Presiden RI sebagai saksi di ruang persidangan. Pasalnya, Presiden RI juga mengepalai pemerintahan.

"Memanggil kepala negara, Presiden RI kelihatannya kan kurang elok karena Presiden sekaligus Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan," jelasnya. 

• ·FOTO: Mirip Donald Trump, Penjual Puding di Pakistan Ini Viral
• ·Gandeng Food Vendor, FKS Food Gelar Program GEDOR Bareng Chef Indonesia
• ·Buntut Dukung Prabowo, Budiman Sudjatmiko Resmi Dipecat PDIP
• ·Nasib Sritex di Ujung Tanduk, OJK Sebut Delisting Tak Terhindarkan
• ·Mulai 2026, OJK Wajibkan Pelaku Aset Kripto Laporkan Keuangan Tahunan
• ·PKB Rapat Pleno, Bahas Pernyataan Partai Demokrat Soal Anies
• ·Tekan Kredit Macet, Julo Perketat Strategi Mitigasi Risiko
• ·Waduh, Hampir Setengah Bus Pariwisata Langgar Aturan Keselamatan!
• ·Ini Alasan Polri Kembali Terapkan Tilang Manual di Sejumlah Wilayah
• ·Sahroni Pertanyakan Pengungkapan Kasus Narkoba, Begini Penjelasan Polisi
• ·Ogah Minum Air dari Polisi, Lieus Sungkharisma: Takut Mati
• ·Tekan Kredit Macet, Julo Perketat Strategi Mitigasi Risiko
• ·Soal OSO, MA: Senang atau Tidak Hukum Wajib Dilaksanakan
• ·Proses Pemulihan, Kominfo Minta Google Suspen Sementara Akun YouTube DPR RI
• ·Gandeng Food Vendor, FKS Food Gelar Program GEDOR Bareng Chef Indonesia
• ·Daftar Tanggal Merah Februari 2025, Ada Libur Sekolah Awal Ramadan