Mendagri Imbau ASN Jaga Netralitas di Pemilu 2024, Bakal Ada Sanksi Bagi yang Melanggar!
JAKARTA,quickq官网下载安装 DISWAY.ID--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian, mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Tito melalui keterangan tertulisnya, usai menghadiri rapat kordinasi pengendalian inflasi di Tanjung Pandan, Belitung, Jumat 15 September 2023.
BACA JUGA:Protes ke Mendagri, FPD Papua Pertanyakan Netralitas ASN Beri Dukungan Parpol
"Sesuai dengan ketentuan, ASN harus tetap netral menjelang Pemilu 2024, jangan mudah terprovokasi," ujar Tito.
Tito mengatakan, apabila terbukti melanggar netralitas maka ASN akan diberi sanksi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Saya ingatkan bahwa ASN harus tetap netral di Pemilu 2024 sesuai dengan aturan, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan," jelasnya.
BACA JUGA:Isi Instruksi Mendagri Untuk Pengendalian Pencemaran Udara
Mendagri mengajak pemerintah daerah menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi atau Pemilu 2024, terutama dukungan anggaran.
"Untuk Pilkada 2024, karena penganggaran menggunakan APBD maka dipastikan dalam penyusunan APBD tahun ini untuk tahun depan sudah harus masuk (dianggarkan)," terangnya.
Selain itu, Tito meminta agar pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, TNI/Polri, dan Satpol mengenai kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
BACA JUGA:Mendagri Tito Karnavian Geram, Dana Insentif Dokter Spesialis Dipakai Oknum Pejabat Untuk Bayar Utang!
"Kebutuhan mereka ditanyakan berapa dan siapkan dana cadangan supaya pesta demokrasi Indonesia tetap bisa berjalan," lanjutnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan KPU maupun Bawaslu guna menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Pemerintah daerah tolong bantu penyelenggara KPU dan Bawaslu kurang apa misalnya secara operasional kekurangan gedung untuk menyimpan logistik mohon dibantu," tukasnya.
(责任编辑:焦点)
Begini Cara China Buka Pemerataan Kendaraan NEV di Wilayah Pedesaan
Viral Bukti Transfer Said Didu Diduga Terima Gratifikasi Puluhan Juta, KPK Jangan Tinggal Diam!
Karyawan BRI Diduga Lakukan Korupsi Rp12,1 Miliar
Jaga Kondusivitas, Kapolri Terbitkan Aturan Tunda Sementara Proses Hukum Peserta Pemilu 2024
20 Ide Ucapan Hari Batik Nasional 2024 yang Penuh Semangat
- Bursa Asia Dibayangi Ancaman 'Deadline' Negosiasi Tarif AS
- NYALANG: Didekap Api Suci Persaudaraan
- Kalla Tak Setuju Soenarko dan Eggi Ditangguhkan?
- Karyawan BRI Diduga Lakukan Korupsi Rp12,1 Miliar
- Urusan Wisatawan, Anies Ngaku
- Waduh! Wakil Bupati Lampung Hingga Sekretaris DPD Nasdem Dipanggil KPK
- Mau Bayar Tunggakan BPJS Kesehatan dengan Cara Dicicil? Bisa Dong, Simak Tata Caranya
- Dito Ariotedjo Dihadirkan di Persidangan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung: Monitor Keterangannya
-
Dunia Kerja Terancam Akan Dikuasai AI, Kemnaker Yassierli: Pentingnya Penguasaan Hard Skills
JAKARTA, DISWAY.ID --Belum lama ini, para pekerja dikejutkan dengan hasil survei yang diselenggaraka ...[详细]
-
Dari Trump ke Tiongkok, IHSG Ambruk 1,73% Imbas Sentimen Global
Warta Ekonomi, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,66% ke level 7.134 pada ...[详细]
-
Dito Ariotedjo Dihadirkan di Persidangan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung: Monitor Keterangannya
JAKARTA, DISWAY.ID- Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ario ...[详细]
-
Hikmahanto Juwana: RI Harus Tiru AS Soal Kedaulatan Industri Kretek Nasional
Warta Ekonomi, Jakarta - Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto ...[详细]
-
PHK Marah, Pencari Kerja Membludak! AAJI Ungkap Peluang Kerja Terbuka Lebar di Industri Asuransi
Warta Ekonomi, Jakarta - Di tengah meningkatnya jumlah pencari kerja imbas pemutusan hubungan kerja ...[详细]
-
PSBB Ketat Ala Anies Tak Optimal, Epidemiolog Bilang Karena...
Warta Ekonomi - Hasil pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta belum optimal. R ...[详细]
-
Dana Pensiun di 2 BUMN Terindikasi Korupsi, BPKP: Nilainya Ratusan Miliar Rupiah
JAKARTA, DISWAY.ID- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh meng ...[详细]
-
Kalla Tak Setuju Soenarko dan Eggi Ditangguhkan?
Warta Ekonomi, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemberian penangguhan penahanan Soenarko ...[详细]
-
Noverizky: AKPI Semakin Maju Jika Dipimpin Martin Nagel
Warta Ekonomi, Jakarta - Pengacara dan Praktisi Hukum Indonesia, Noverizky Tri Putra menyoroti pemi ...[详细]
-
PSBB Ketat Ala Anies Tak Optimal, Epidemiolog Bilang Karena...
Warta Ekonomi - Hasil pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta belum optimal. R ...[详细]
- Permainan Golf Lebih Maksimal karena Penglihatan Tajam Paca
- Dokter Jelaskan Cara Tangani Pneumonia, Tiap Penyebab Beda Penanganan
- Indonesia Dorong Wisata Kuliner Buat Gaet Wisatawan Mancanegara
- GAIA Bidik 49,38% Saham IOTF, Siap Jadi Pengendali Baru
- 10 Jenis Ciuman Favorit Pria, Kamu Suka yang Mana?
- Hikmahanto Juwana: RI Harus Tiru AS Soal Kedaulatan Industri Kretek Nasional
- Viral Bukti Transfer Said Didu Diduga Terima Gratifikasi Puluhan Juta, KPK Jangan Tinggal Diam!