JAKARTA,quickq官方apk DISWAY.ID– Tuntutan agar perusahaan aplikasi ride-hailing memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mitra pengemudi semakin menggema.

Serikat pekerja dan berbagai kelompok pengemudi menekan pemerintah agar mengeluarkan regulasi yang mewajibkan perusahaan membayar THR secara tunai, bukan dalam bentuk insentif.

Di satu sisi, kebijakan ini dinilai sebagai langkah populis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi.

Namun, di sisi lain, banyak pakar ekonomi dan hukum menilai bahwa regulasi ini bisa menjadi ancaman serius bagi industri ride-hailing di Indonesia, bahkan berpotensi menimbulkan gelombang pemutusan kemitraan besar-besaran.

BACA JUGA:THR 2025 untuk Karyawan Swasta dan ASN Kapan Cair? Simak Besaran Dana yang Diterima

Mitra atau Karyawan? Status Hukum yang Diperdebatkan

Perdebatan utama dalam polemik ini adalah status hukum mitra pengemudi. Menurut Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Trisakti, hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi merupakan kemitraan, bukan hubungan kerja.

Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa pengemudi ojol bukanlah karyawan, melainkan mitra yang memiliki kebebasan dalam menentukan jam kerja dan menerima atau menolak pesanan.

Oleh karena itu, regulasi terkait THR yang diterapkan pada karyawan tidak dapat serta-merta diberlakukan pada mereka.

"Jika mitra diberikan THR seperti karyawan tetap, ini bisa berdampak pada perubahan status hukum mereka. Akibatnya, perusahaan mungkin akan membatasi jumlah mitra atau menerapkan sistem kerja yang lebih kaku," ujar Prof. Aloysius.

Jika hal ini terjadi, jutaan mitra pengemudi berisiko kehilangan akses terhadap pekerjaan fleksibel yang selama ini menjadi daya tarik utama industri ride-hailing.

BACA JUGA:Jadwal Bioskop Trans TV Hari Ini 27 Februari 2025 Lengkap Sinopsis, Nonton Film Romance-Thriller

Ancaman Bagi Keberlanjutan Bisnis

Selain dampak hukum, kebijakan THR juga menimbulkan tantangan finansial bagi perusahaan aplikasi. Model bisnis ride-hailing didasarkan pada sistem komisi yang relatif kecil dari setiap transaksi.

Menurut laporan McKinsey (2023), margin keuntungan rata-rata perusahaan ride-hailing global hanya sekitar 3-5 persen.

Jika perusahaan diwajibkan membayar THR setara satu bulan penghasilan mitra, maka mereka harus mengalokasikan anggaran besar yang berpotensi mengganggu keberlanjutan bisnis. Beberapa skenario yang mungkin terjadi antara lain:

• 1
• 2
• 3
• »

• ·Mandi Pagi atau Malam, Mana yang Lebih Baik?
• ·悉尼大学艺术硕士申请条件详解
• ·Xiaomi SU7 Di
• ·美国伊斯曼音乐学院学费多少？
• ·FOTO: Membersihkan Wihara, Tradisi Suci Jelang Tahun Baru Imlek
• ·FOTO: Intensifikasi Pengawasan Bahan Makanan di Bulan Ramadhan
• ·Adik dan Orang Tua Dito Mahendra Dipanggil Polri Hari Ini
• ·艺术类留学哪个国家好？
• ·Warga Keluhkan Kali di Bekasi Bau Kentut: Coba Aja Pegang
• ·3 Resep Minuman Segar untuk Buka Puasa yang Mudah Dibuat
• ·克服时差和语言障碍，中俄混血的我成功拿下伦艺产品设计offer！
• ·Sidang Etik yang Putuskan Pecat Teddy Minahasa dari Polri Berlangsung Selama 13 Jam
• ·Ya Allah, 300 Kg Telur Bansos di Depok Busuk!
• ·Anita Tanjung Bangga Gandeng Desainer Lokal di Metro Festive Raya
• ·VIDEO: Momen Perayaan Hari Tidur Sedunia di Meksiko
• ·Prahara UMP DKI Jakarta: di Angka Berapa Upah Buruh Berlabuh?