Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) mendorong pemerintah dan DPR untuk fokus pada insentif nyata bagi pelaku usaha dan driver online, seperti penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional, potongan pajak untuk pembelian suku cadang, subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver, dan pendekatan perlindungan usaha yang selama ini diberikan kepada taksi konvensional. 

"Solusi seharusnya berupa insentif pajak dan edukasi, bukan intervensi tarif,” ujar Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja.

Lebih lanjut Fahmi mengatakan, ORASKI juga menekankan bahwa jika pemerintah atau DPR tetap memaksakan intervensi pada regulasi tarif dan potongan yang bukan ranah kewenangannya, maka risiko keruntuhan seluruh ekosistem transportasi online sangat besar. 

“Kalau aplikator sampai tutup karena regulasi yang tidak tepat, maka jutaan driver bisa kehilangan pekerjaan. DPR dan pemerintah harus siap menanggung akibatnya jika ini sampai terjadi,” tegas Fahmi.  

ORASKI Fokus Perjuangkan Pendapatan Driver Lewat Mekanisme yang Realistis Selama ini ORASKI telah memperjuangkan kesejahteraan driver online melalui pendekatan langsung kepada aplikator, mendorong program garansi pendapatan harian yang kini telah dinikmati ribuan driver—baik anggota ORASKI maupun mitra individu lainnya. 

Lebih lanjut, ORASKI menilai bahwa revisi Undang-Undang Lalu Lintas sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pengguna, bukan semata-mata perubahan status atau pembatasan tarif yang berpotensi melemahkan daya saing. 

“Kami ingin keberlangsungan ekosistem transportasi online tetap terjaga. Jangan rusak dengan regulasi yang keliru arah. Kami ingin solusi jangka panjang, bukan sensasi jangka pendek,” tutup Fahmi. 

ORASKI percaya bahwa keberlangsungan sektor transportasi online hanya bisa dijaga melalui dialog yang sehat, regulasi yang proporsional, serta keterlibatan nyata dari para pelaku utamanya—yakni mitra pengemudi sendiri.

"Kami akan terus berada di jalur perjuangan yang rasional dan solutif, tanpa perlu terjebak dalam dinamika politik sesaat yang justru dapat merusak ekosistem yang telah kita bangun bersama," tutupnya.

• ·PAN Ungkap Batas Usia Capres Cawapres Tak Krusial: Integritas
• ·Mengenal Kebaya Janggan, Kebaya yang Dipakai Jeng Yah Si Gadis Kretek
• ·Catat! Bantah Omongan DPR, Istana Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara Indonesia
• ·FOTO: Memetik Saffron, Si Rempah Termahal di Dunia
• ·Polisi Akan Cari Perekam Hingga Penyebar Video Masturbasi
• ·Mending Bawa Payung dari Rumah, Hari ini Jakarta Diprediksi Hujan
• ·Golkar Jakarta Minta Tim Gubernur Anies Dikuliti
• ·5 Sayuran yang Tidak Boleh untuk Asam Urat
• ·Driver Ojol Kena Tembak oleh Anak Buah John Kei
• ·FKHD Mediasi Internal IPPAT Soal Hasil Kongres VII
• ·Geledah 8 Lokasi Terkait Dugaan Suap Bupati Pakpak Bharat, KPK Sita Ini
• ·Asyik! Jalur Tol Jakarta
• ·FOTO: Intip Gaya Rambut Nyentrik Muda
• ·NODES Studio Luncurkan 'Studio Nodes' lewat Rumah Contoh Inovatif Berkonsep Modern Kontemporer
• ·SYL Baca Eksepsi Dugaan Kasus Korupsi di Kementan Hari Ini
• ·Akhirnya KPK Temukan Sumber Dana Suap Meikarta