JAKARTA,quickq怎么安装 DISWAY.ID --Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, modus yang dilakukan pihak rumah sakit untuk menyukseskan klaim fiktif BPJS Kesehatan.

Menurut Pahala Nainggolan, aksi ini tidak hanya dilakukan oleh perseorangan, tetapi komplotan dari jajaran rumah sakit.

Bahkan, proses verifikasi klaim JKN ke BPJS Kesehatan yang berlapis-lapis hampir bisa dibobol dengan cara yang terstruktur, mulai dari diagnosis, rekam medis, hingga terapi yang ditetapkan.

BACA JUGA:Demokrat Resmi Usung Bupati Raja Ampat 2 Periode Abdul Faris di Pilgub Papua Barat Daya

BACA JUGA:Kemenkes Ancam Sanksi Dokter dan RS Pelaku Klaim Fiktif BPJS, Izin Praktik Bisa Dicabut

Langkah pertama adalah mengumpulkan dokumen pasien, termasuk salah satunya KTP.

"Jadi klaim fiktif yang kita temukan ketika verifikasi ke lapangan itu yang pertama, dia mengumpulkan dokumen pasien. Ada KTP, KK, kartu BPJS, melalui bakti sosial kerja sama dengan kepala desa," ungkap Pahala Nainggolan pada diskusi media di Jakarta, Rabu 24 Juli 2024.

Berdasarkan inilah di-engineer semua seakan-akan dia sakit, lanjutnya.

Bahkan dalam membuat rekam medis, rumah sakit berhasil mengumpulkan data pemeriksaan penunjang pasien secara lengkap sebagai salah satu syarat klaim JKN.

Kemudian, untuk penanganan penyakit tersebut memerlukan tanda tangan dokter.

BACA JUGA:Survei Indikator Politik Indonesia: 66,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

BACA JUGA:Banjir Rendam 7 Desa di Halmahera Tengah, 1.726 Orang Tidur di Pengungsian

"Jadi memang sudah niatnya sudah mengumpulkan KTP dan kartu BPJS untuk mengeluarkan surat eligibel peserta. Ada dokternya segala macam yang sebenarnya sudah tidak kerja lagi di RS itu, tapi dia dia tanda tangan saja. Makanya ini komplotan beneran," imbuhnya.

Tak ayal, proses verifikasi klaim JKN yang telah didesain sedemikian dan berlapis tetap bisa dibobol hingga akhirnya ketahuan setelah diaudit.

• 1
• 2
• 3
• »

• ·Dinilai Tegas, Antikorupsi, dan Pro
• ·Rahmat Effendi Didakwa Terima Setoran Rp 7,1 M dari Bawahannya
• ·Respon Jokowi Terkait Putusan Gugatan Pilpres di MK
• ·Proses Pendaftaran Merek di Indonesia Hanya 6 Bulan, Kalahkan Amerika dan China
• ·Ditunjuk Jadi Ketua Bappilu Jabar, Gerindra Minta Aries Masrudianto Menangkan Pemilu 2024
• ·Pengambilan BSU Berakhir Seminggu Lagi, Ayo Segera ke Kantorpos!
• ·Buang Tinja di Kawasan Dukuh Atas, Sopir Truk Sedot WC Didenda Rp 5 Juta
• ·Pramugari Bongkar Cara Dapat Upgrade Kelas Pesawat Gratis
• ·FOTO: Bubur Lambuk, Sajian Ramadan Malaysia 'Perkawinan' dengan India
• ·Biaya UKT Naik di Sejumlah PTN, DPR Curigai Pemotongan Subdidi dari Pemerintah
• ·Sumur Resapan Buatan Anies Makan Korban Lagi, Kali Ini Truk Molen Terperosok
• ·Tak Melulu Manis, Buah Juga Bisa Dicampur dengan Masakan Gurih
• ·Anies: Keterisian Kamar Hotel untuk Isolasi Pasien Covid
• ·SAPX Express Dukung Permen Kominfo No. 8/2025, Tolak Perang Tarif Kurir yang Rugikan Industri
• ·Bertepatan Natal dan Tahun Baru 2023, CFD di Jalan Sudirman
• ·Ketua KPU Tersandung Kasus Dugaan Asusila, Kuasa Hukum Korban: 'Tak Ada Kepentingan Politik!'