时间：2025-06-03 05:34:44 来源：quickq下载地址

Warta Ekonomi,quickq官网下载安装 Jakarta -

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menuding ketua DPRD DKI Jakarta  Prasetyo Edi Marsudi telah melanggar peraturan lantaran tiba-tiba saja mengagendakan rapat paripurna membahas interpelasi Formula E. Rapat paripurna itu sedianya segera digelar pada Selasa (27/9/2021) besok.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengaku paripurna interpelasi Formula E itu menabrak peraturan lantaran pada Bamus digelar sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo tidak mengutarakan hal itu.

"Di dalam rapat bamus yang dibuat undangannya oleh ketua tuh enggak ada menentukan jadwal agenda paripurna interpelasi. Berarti kalau memang muncul, itu berarti menyalahi tata tertib," kata Achmad Yani ketika dikonfirmasi Populis.id, Senin (27/9/2021).

Baca Juga: Paripurna Interpelasi Anies Digelar Besok, Gerindra Ngomel-ngomel: Ngebet Banget, Kebelet Apa Sih?

Achmad Yani menegaskan, dalam rapat Bamus sebelumnya anggota dewan yang hadir mulanya tidak membahas interpelasi Formula E. Mereka membahas berbagai program lain, salah satunya adalah soal Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembiayaan serta pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) KUA- PPAS.

Namun, dalam rapat itu, lanjut Achmad Yani, Fraksi PDIP tiba-tiba saja mengusulkan rapat paripurna interpelasi Formula E. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi yang juga politisi PDIP, kata Achmad Yani, langsung menyepakati usulan tersebut.

"Ternyata di rapat bamus itu, ada peserta bamus mereka mengusulkan jadwal paripurna interpelasi dan main diketok aja oleh ketua. Harusnya, kalau enggak ada, itu enggak bisa diputuskan. Usulan jadwal paripurna interpelasi harus dibuat surat lagi, dijadwalkan bamus lagi," tuturnya.

Lebih lanjut Achmad Yani, sekarang ini pihaknya juga belum mendapatkan undangan dari pimpinan dewan untuk menghadiri rapat paripurna Formula E besok.

"Kan undangannya belum tentu keluar. Jadi prosesnya setiap melaksanakan paripurna, setelah dibamuskan itu bikin undangan paripurna yang harus disetujui pimpinan. Selain ketua, minimal ada dua wakil ketua yang tanda tangan. Jadi, kalau dua wakil enggak tanda tangan ya enggak bisa digelar," tandasnya.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2

上一篇：Pembatasan Pembelian Gas 3 Kg Mulai Berlaku, Satu KK Dengan Satu KTP
下一篇：Kembali Gelar APSAT 2025, ASSI Dorong Inovasi dan Kolaborasi Industri Satelit

• ·Mykonos Hadir di Transmart Kota Kasablanka, Surga bagi Pencinta Parfum
• ·多摩美术大学排名怎么样？
• ·平面设计出国留学需要准备什么？
• ·5 Cara agar Pria Merasa Bergairah dan Diinginkan, Wanita Wajib Tahu
• ·Hiks, DKI Jakarta Kehilangan Wisman Nyaris 100 Persen
• ·Siap Tambah Produksi, Emiten Kemasan Salim Group (IPOL) Komisioning Mesin Hybrid BOPP/BOPE
• ·PDIP Buka Peluang Kandidat Cawapres Ganjar Pranowo Adalah Seorang Perempuan, Puan Maharani?
• ·Guyonan Jokowi, Tiba
• ·Satgas Antimafia Bola Serahkan Enam Tersangka ke Kejagung, Plt Ketum PSSI Belum
• ·5 Cara agar Pria Merasa Bergairah dan Diinginkan, Wanita Wajib Tahu
• ·Ekspor Furnitur ke AS Perkuat Posisi RI di Pasar Global
• ·PLN IP Resmikan PLTS Terapung Muara Nusa Dua, Segini Kapasitasnya
• ·12 Hidangan Pembawa Keberuntungan untuk Perayaan Imlek 2025
• ·Termohon Tidak Hadir, Sidang Pra Peradilan Archi Bela Ditunda
• ·英国爱丁堡艺术学院申请条件解读！
• ·如何做好艺术留学作品集？